Ariranews.com, Natuna – Hingga 31 Mei 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tercatat sebesar Rp605,27 miliar atau 51,29 persen dari total pagu anggaran Rp1,18 triliun. Capaian ini merujuk pada data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per akhir Mei.
Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat (TKDD), dan pendapatan lainnya.
PAD Rendah, Tapi Pendapatan Lainnya Melonjak
Realisasi PAD tercatat baru menyentuh angka Rp46,43 miliar atau 36,03 persen dari target Rp128,86 miliar. Komponen terendah berasal dari sektor pajak daerah, yang baru mengumpulkan Rp16,21 miliar atau 17,86 persen dari target Rp90,76 miliar.
Namun demikian, pos “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan” justru menunjukkan performa mengesankan. Dari target Rp8 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp13,2 miliar atau 165,03 persen.
Sementara itu, pendapatan lainnya menunjukkan capaian tertinggi, yakni 71,79 persen. Bahkan, pendapatan transfer antar daerah sudah mencapai 82,20 persen.
Belanja Modal Minim, Pembangunan Fisik Terhambat
Dari sisi belanja, Pemkab Natuna telah menggelontorkan Rp566,50 miliar dari total anggaran belanja Rp1,25 triliun atau sekitar 45,32 persen.
Belanja pegawai masih mendominasi dengan realisasi Rp285,06 miliar atau 52,81 persen dari pagu Rp539,77 miliar. Namun, serapan belanja modal justru sangat rendah.
Hingga akhir Mei, baru terealisasi Rp48,11 miliar dari alokasi Rp208,86 miliar (23,04 persen). Angka ini menjadi indikator lambatnya pelaksanaan proyek fisik dan pembangunan infrastruktur di daerah.
Bantuan Keuangan Daerah Tertinggi dalam Belanja Lainnya
Dalam komponen “Belanja Lainnya”, serapan anggaran mencapai 57,16 persen. Yang paling dominan adalah belanja bantuan keuangan kepada pihak ketiga seperti desa atau lembaga non-pemerintah, dengan realisasi Rp92,18 miliar dari pagu Rp115,19 miliar atau sebesar 80,03 persen.
Data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per akhir Mei.
Bansos dan Dana Bagi Hasil Masih Nol
Komponen “Belanja Lainnya” telah mencapai realisasi sebesar 57,16 persen, didominasi oleh belanja bantuan keuangan kepada pihak ketiga seperti desa atau lembaga non-pemerintah. Dari alokasi Rp115,19 miliar, sudah terealisasi Rp92,18 miliar atau 80,03 persen.
Namun, beberapa pos belanja penting seperti belanja bagi hasil, subsidi, dan bantuan sosial masih belum tersentuh sama sekali. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas perencanaan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam menyalurkan anggaran yang menyentuh langsung masyarakat.
Pembiayaan Daerah Belum Jalan, Silpa Masih Menggantung
Sampai akhir Mei 2025, penerimaan pembiayaan daerah belum menunjukkan progres. Termasuk di antaranya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp70 miliar.
Mandeknya pembiayaan ini mengindikasikan potensi tertundanya proses administrasi, atau belum rampungnya audit atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. (dod)
