Wujudkan Jembatan Babin, Ansar: Kalau Perlu Kantor Menteri PUPR Tongkrongi Tiap Hari

TANJUNGPINANG: Pelaksanaan proyek Jembatan Batam-Bintan belum juga dimulai. Meski Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah beberapa kali menyatakan bahwa proyek yang diharapkan masyarakat Kepri tersebut segera dibangun namun kenyataannya sampai sekarang belum juga terwujud.

Calon Gubernur Kepulauan Riau nomor urut tiga, H. Ansar Ahmad SE MM, mengatakan belum terealisasinya Jembatan Babin dikarenakan daya dorong Pemprov Kepri ke pusat yang belum maksimal. Ansar mengaku ketika dirinya di DPR RI hampir setiap hari mendorong dan mendesak Kementerian PUPR agar Jembatan Babin segera direalisasikan. Tetapi dirinya tidak akan mampu meyakinkan pusat kalau hanya berjuang sendirian.

“Harusnya Pemprov Kepri sebagai pihak yang berkepentingan yang harus terus mendesak pusat. Kalau tidak didorong kuat maka Jembatan Babin akan susah terwujud,” kata Ansar Ahmad ketika menggelar kampanye dan sosialisasi Pilgub Kepri 2020 di Kampung Sumber Rejo, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Senin (2/11/2020).

Kalau dirinya terpilih jadi Gubernur Kepri, kata Ansar, dirinya akan terus desak pemerintah pusat. “Kalau perlu Kantor Menteri PUPR kita tongkrongi tiap hari. Demi masyarakat Kepri, nggak apa-apa meski saya harus nginap di kantor Menteri PUPR. Yang penting keinginan masyarakat Kepri terwujud,” tegasnya.

Ansar menceritakan ketika dirinya memperjuangkan proyek jalan lintas barat dan 7 jembatan di Kabupaten Bintan, dirinya setiap hari datang ke kantor Menteri PUPR. “Kadang dicuekin. Kadang ditolak, tapi saya sabar saja. Akhirnya saya diterima pak menteri dan setelah saya jelaskan serta saya presentasikan rencana pembangunan jalan lintas barat dan jembatan, akhirnya disetujui,” jelasnya.

Namun Kementerian PUPR tidak langsung semua direalisasikan. Waktu itu hanya beberapa kilometer jalan lintas barat saja yang disetujui. Karena Ansar punya keseriusan ingin membangun Bintan maka proyek tahap pertama selesai sangat bagus dan tepat waktu.

“Pemerintah pusat itu kan maunya beres dan tidak ada masalah. Karena itu begitu proyek tahap pertama selesai dengan baik dan tepat waktu, Kementerian PUPR langsung menyetujui seluruh usulan kita,” kata Ansar.(***)