Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Natuna Dorong Konektivitas Antar Pulau dan Ekonomi Lokal

AriraNews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (10/2/2026), di Ballroom Gajah Mina, Adiwana Jelita Sejuba Resort, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur.

Forum perencanaan tahunan ini tidak sekadar membahas program pembangunan daerah, tetapi juga menjadi ruang strategis bagi Natuna sebagai wilayah perbatasan untuk kembali menyuarakan pemerataan pembangunan. Isu konektivitas antar pulau, penguatan ekonomi lokal, hingga dukungan kebijakan yang berpihak pada daerah kepulauan menjadi perhatian utama dalam pembahasan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dan dihadiri sekitar 150 peserta, di antaranya Wakil Bupati Jarmin, Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, perbankan, serta tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Kepala Bapperida Natuna, Moestofa Albaqri, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sekaligus forum penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Tema pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2027 menitikberatkan pada pengembangan potensi ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap menjunjung nilai budaya.

Sebagai daerah kepulauan di beranda terdepan NKRI, Natuna masih menghadapi tantangan biaya pembangunan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Kondisi geografis yang tersebar menjadikan kebutuhan infrastruktur dan konektivitas memerlukan perhatian serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar kesenjangan pembangunan tidak semakin melebar.

Ketua DPRD Natuna, Rusdi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar program.

“Pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan program,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras, terutama pada sektor infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang masih membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menghimpun aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyempurnakan arah pembangunan daerah.

“Musrenbang ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan Natuna yang lebih maju dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan Natuna harus adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional, terutama di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi dan optimalisasi potensi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, capaian pembangunan tahun 2025 turut dipaparkan, di antaranya peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia menjadi 78,94 poin, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,81 persen, serta pertumbuhan ekonomi yang masih menunjukkan tren positif.

Meski demikian, peningkatan angka pengangguran masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2027 pemerintah daerah akan memprioritaskan penguatan sektor pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM melalui pinjaman bunga nol persen, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta optimalisasi program strategis nasional seperti kampung nelayan, sekolah rakyat, dan koperasi desa.

Musrenbang Kabupaten Natuna Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 11 Februari 2026 dan dilanjutkan dengan pembahasan teknis melalui enam desk di Kantor Bapperida Natuna, sebagai upaya merumuskan arah pembangunan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan. (Dod)