Ketua DPRD Batam Nuryanto Minta Pemko Batam Lengkapi Sapras Penanggulangan Kebakaran di Pulau Buluh

AriraNews.com, Batam – Kebakaran terjadi di RT 06 RW 02, Kelurahan Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Rabu (19/7/2023) pagi. Jumlah korban dilaporkan sebanyak 33 jiwa, satu orang meninggal dunia, dengan 13 kepala keluarga, dan 10 rumah hangus terbakar.

Kebakaran pagi buta tersebut mengejutkan warga Pulau Buluh. Api begitu cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Minimnya peralatan pemadam membuat warga kesulitan menjinakkan api. Di darat warga hanya memadamkan api dengan alat seadanya, bahkan terlihat hanya dengan slang air rumah tangga.

Terkait musibah tersebut, Ketua DPRD Batam Nuryanto meminta Pemko Batam belajar dari pengalaman agar peristiwa kebakaran di Pulau Buluh tidak terulang lagi di antaranya dengan menyediakan sarana prasarana (sarpras) penanggulangan bahaya kebakaran.

“Yang sudah terjadi, itu adalah sebuah pelajaran. Apa yang terjadi di tubuh Pemko Batam (Tak adanya alat pemadam) harus dievaluasi. Gitu kan,” ujar Nuryanto, Kamis (20/7/2023).

Nuryanto menegaskan, setelah kejadian ini, sepatutnya Pemerintah harus melakukan evaluasi, apa yang menjadi kendala.

“Harus dievaluasi dan ada antisipasi ke depannya. Harus ada langkah yang tepat. Terkait sarana pemadam harus dievaluasi dulu,” tegas Nuryanto.

Terkait pernyataan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, bahwa Pemko Batam tidak memiliki anggaran untuk alat pompa sebagai salah satu sarana pemadam kebakaran, Nuryanto mengatakan Pemerintah Kota Batam sepatutnya membuat perencanaan, lalu diajukan ke DPRD Batam.

Ia juga menilai, kalau di Pemko Batam memiliki SDM yang banyak. Tentunya, bukan suatu kesulitan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah teknis terkait alat pemadam yang dibutuhkan.

“Penganggaran itu harus ada perencanaan dulu dari pemko. Kalau itu dibutuhkan ajukan ke DPRD. Mereka memiliki tenaga ahli yang mengetahui kendala itu. Harus dipelajari dulu. Kami hanya dari sisi kebijakan, bukan teknis,” ungkap Nuryanto.

“Kalau sudah ada perencanaan, baru DPRD berperan dalam hal anggaran. Kami tidak pernah mengurangi. Kalau untuk kebaikan jangan bicara mahal. Harus bicara kebutuhan,” tegasnya.(btd/ara)