Indeks ETPD Natuna Tembus 95 Persen, Pemkab Siapkan Roadmap Digitalisasi hingga 2030

Ariranews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat capaian penting dalam percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Natuna mencapai 95 persen pada 2025, sekaligus mempertahankan status Kategori Digital sebagai indikator keberhasilan transformasi sistem transaksi keuangan daerah.

Capaian tersebut menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyusun Roadmap ETPD 2026–2030 yang akan menjadi arah kebijakan digitalisasi daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan roadmap dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin langsung Bupati Natuna di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jumat (26/6).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna selaku Ketua Harian TP2DD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Bappeda, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bank Riau Kepri Syariah Cabang Ranai, pimpinan perangkat daerah terkait, serta seluruh anggota TP2DD Kabupaten Natuna.

Dalam arahannya, Bupati Natuna menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Keberhasilan digitalisasi daerah tidak diukur semata-mata dari penggunaan teknologi, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu visi dan satu komitmen untuk menyukseskan implementasi ETPD,” tegas Bupati.

Selain mengevaluasi capaian ETPD, forum tersebut juga menyusun Roadmap ETPD Kabupaten Natuna 2026–2030 yang berfokus pada lima pilar utama, yakni penguatan regulasi dan tata kelola, pengembangan infrastruktur digital, digitalisasi pendapatan daerah, digitalisasi belanja daerah, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Berbagai program prioritas telah disiapkan, di antaranya optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal elektronik, integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), implementasi e-BLUD, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pengembangan dashboard monitoring transaksi, rekonsiliasi penerimaan secara otomatis, hingga penguatan keamanan informasi.

Di sektor pendapatan daerah, digitalisasi juga menunjukkan hasil positif. Hingga 2025, transaksi pembayaran pajak daerah melalui kanal digital mencapai 95,44 persen, sedangkan pembayaran retribusi daerah secara digital telah menyentuh 92,17 persen. Pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan seluruh layanan pembayaran daerah dapat terdigitalisasi secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna selaku Ketua Harian TP2DD menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Roadmap ETPD bergantung pada sinergi seluruh organisasi perangkat daerah. Setiap OPD diharapkan mampu menerjemahkan roadmap tersebut ke dalam program kerja yang terukur sehingga target digitalisasi daerah dapat tercapai sesuai tahapan.

Melalui penyusunan Roadmap ETPD 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Natuna optimistis mampu memperkuat ekosistem digital pemerintahan, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong daya saing daerah di era ekonomi digital.

(Dod)