Natuna, Ariranews.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna mendorong Archipelago Natuna Research Center (ANRC) memperkuat kajian dan riset dalam mengawal kepentingan daerah, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Natuna, Fergiawan, yang menilai perjuangan mengenai pemanfaatan kekayaan alam Natuna perlu dilakukan secara serius, terbuka, dan berbasis data agar setiap aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
ANRC merupakan lembaga riset di Kabupaten Natuna yang menyoroti sejumlah persoalan strategis daerah, termasuk ketimpangan DBH migas dan kemiskinan ekstrem.
Menurut Fergiawan, Natuna memiliki sumber daya alam yang besar sekaligus posisi strategis bagi kepentingan nasional. Namun, menurut dia, potensi tersebut perlu diikuti dengan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan di wilayah Natuna.
“Ini sebuah paradoks yang harus kita renungkan bersama. Natuna memiliki kekayaan alam yang besar dan posisi yang sangat strategis bagi Indonesia, tetapi persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian,” ujar Fergiawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (26/9/2026).
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi berbagai pihak untuk memperkuat pembahasan mengenai hubungan antara kekayaan alam, penerimaan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Fergiawan menilai ANRC dapat mengambil peran melalui riset yang menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan terkait persoalan strategis Natuna.
Karena itu, HMI Cabang Natuna menyatakan dukungannya terhadap keberadaan ANRC sebagai ruang kajian yang dinilai dapat memperkuat perjuangan kepentingan daerah.
“ANRC yang digagas oleh Datok Raja Mustakim sebagai The Founding Father adalah suatu instrumen yang menjadi urat nadi dan napas perjuangan menuntut hak-hak Natuna kepada pemerintah pusat. Karena itu harus didukung dan diapresiasi oleh seluruh rakyat Natuna,” tegasnya.
Bagi Fergiawan, perjuangan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pernyataan politik maupun perdebatan opini. Setiap persoalan, kata dia, harus dibuktikan melalui data, kajian regulasi, dan analisis yang dapat diuji.
“Kalau ada persoalan mengenai pembagian hasil kekayaan alam, maka jangan hanya diperdebatkan secara opini. Riset harus dilakukan, data harus dikumpulkan, aturan harus dibaca dan hasilnya harus dibawa kepada pemerintah pusat,” katanya.
Soroti Mekanisme DBH Migas
Fergiawan juga menyoroti pentingnya masyarakat memahami mekanisme DBH sumber daya alam, termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana hak daerah dihitung dan bagaimana manfaat kekayaan alam dikembalikan kepada daerah.
“Formula itu harus dipahami dan dikawal. Masyarakat harus mengetahui bagaimana hak daerah dihitung, bagaimana pembagiannya, berapa yang dialokasikan dan bagaimana manfaat akhirnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan mengenai DBH migas sebelumnya menjadi salah satu topik dalam diskusi ANRC pada 14 September 2026. Sejumlah angka mengenai potensi sumber daya alam Natuna dan penerimaan yang kembali ke daerah turut disampaikan dalam forum tersebut dan disebut perlu dikaji lebih lanjut.
Fergiawan menilai data yang muncul dalam forum tersebut perlu diverifikasi agar dapat menjadi bahan kajian yang kuat.
“Kalau ada angka yang harus dikaji, kaji secara serius. Kalau ada formula yang harus dibuka, buka dan jelaskan. Pemerintah pusat harus melihat bahwa di balik angka-angka sumber daya alam itu ada masyarakat Natuna yang berharap mendapatkan manfaat pembangunan yang lebih layak,” katanya.
Ia berharap ANRC tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menghasilkan kajian yang dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
Menurutnya, hasil penelitian berbasis data dapat menjadi dasar untuk menyampaikan kepentingan Natuna secara lebih terukur.
Fergiawan juga mendorong agar kajian ANRC tidak hanya menghitung potensi migas dan besaran DBH, tetapi turut mengukur dampaknya terhadap masyarakat.
“ANRC jangan hanya menghitung berapa besar potensi migas dan berapa yang kembali ke daerah. Hitung juga berapa banyak anak Natuna yang bisa mendapatkan beasiswa, berapa banyak tenaga kerja lokal yang bisa disiapkan, berapa banyak UMKM yang bisa masuk dalam rantai pasok, dan berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di Natuna,” ucapnya.
Menurut Fergiawan, pendekatan tersebut penting agar pembicaraan mengenai kekayaan alam tidak berhenti pada angka, tetapi dikaitkan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dorong Kesiapan SDM Natuna
Fergiawan juga mengaitkan perkembangan Wilayah Kerja Natuna D-Alpha dengan kesiapan sumber daya manusia lokal.
Ia menilai perkembangan industri migas di Natuna harus menjadi momentum untuk menyiapkan generasi muda daerah agar memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan industri.
“Jangan sampai lapangan migas tumbuh di wilayah Natuna, tetapi anak-anak Natuna hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi perlu menjadi bagian dari strategi mempersiapkan tenaga kerja lokal.
Anak Natuna, kata dia, perlu memiliki kesempatan untuk mengisi berbagai profesi yang dibutuhkan sektor migas, mulai dari geolog, engineer, teknisi, ahli lingkungan, operator hingga tenaga keselamatan kerja.
“Kalau kita bicara kekayaan alam, jangan hanya bicara jalan, gedung dan angka DBH. Bicara juga masa depan anak-anak Natuna,” katanya.
Fergiawan menegaskan dukungan HMI terhadap ANRC bukan sekadar dukungan terhadap sebuah forum riset. Menurutnya, HMI berkepentingan mendorong agar isu strategis Natuna dibahas secara kritis, berbasis data, dan diarahkan pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap hasil kajian ANRC nantinya dapat menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang siapa yang berbicara atau siapa yang membawa isu. Ini tentang masa depan Natuna,” tegas Fergiawan.
Ia kembali menyatakan dukungan HMI Cabang Natuna terhadap ANRC untuk melakukan riset dan membawa hasil kajian kepada pemerintah pusat.
“Jika data menunjukkan ada hak daerah yang perlu diperjuangkan, maka perjuangkan secara terbuka, berdasarkan aturan dan untuk kepentingan masyarakat Natuna,” tutupnya.
Dorongan HMI Cabang Natuna terhadap ANRC menunjukkan pentingnya kajian berbasis data dalam pembahasan hak daerah, DBH migas, dan pemanfaatan sumber daya alam Natuna. Bagi HMI, pembahasan mengenai kekayaan alam tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan daerah, tetapi juga bagaimana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta membuka peluang bagi generasi muda Natuna.
(Dod)
