Hibah Rp4,4 Miliar ke Polres Karimun: Bupati Iskandarsyah Tegaskan Murni Dukung Fasilitas, Tanpa ada Unsur Intervensi

KARIMUN, ariranews.com– Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan dana hibah senilai Rp4,4 miliar untuk pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Kepolisian Resor Karimun. Menanggapi keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tujuan bantuan ini, Bupati Karimun, Iskandarsyah, memberikan penjelasan tegas dan terbuka: bantuan ini murni bentuk dukungan pelayanan publik, sama sekali bukan sarana intervensi atau pengurangan kewenangan kepolisian dalam menegakkan aturan hukum.

Pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat menyatakan kekhawatiran pemberian dana tersebut dapat memengaruhi kemandirian Polres Karimun dalam menjalankan tugasnya. Menjawab hal itu, Bupati menyajikan bukti nyata dari pengalaman pemerintahan sebelumnya.

“Masih ada yang bertanya: apakah karena kami memberi dana, lalu kami bisa mengatur jalannya penegakan hukum? Apakah ini sarana campur tangan? Jawabannya sangat tegas: TIDAK SAMA SEKALI,” ujar Iskandarsyah pada Selasa (2/6/2026) Siang

“Lihat saja fakta masa lalu. Dulu Polres juga pernah kami bantu fasilitas dan anggaran, namun pejabat daerah, kepala dinas, atau aparatur kami yang terbukti melanggar aturan tetap diperiksa, ditangkap, dan diproses hukum sampai selesai. Kalau kami bisa ikut campur, tentu hal itu tidak akan pernah terjadi, bukan? Ini bukti paling nyata bahwa bantuan tidak mengubah kewajiban mereka menegakkan keadilan,” lanjutnya.

Bupati menegaskan hubungan kedua lembaga murni didasari kerja sama sinergis demi kepentingan warga, bukan ikatan kekuasaan. Dana sebesar Rp4,4 miliar itu dialokasikan khusus untuk pembangunan dan pembaruan fasilitas fisik saja, antara lain: pembangunan gedung Satuan Lalu Lintas, Sentra Pelayanan Terpadu, gedung Satuan Reserse Kriminal, renovasi masjid, sarana ujian Surat Izin Mengemudi, rumah dinas, ruang kerja pimpinan, hingga kebutuhan organisasi kemitraan Bhayangkari.

“Tujuannya sederhana: agar warga nyaman saat berurusan dan petugas bekerja dengan layak. Urusan penyidikan, penangkapan, atau proses hukum mutlak milik Polri, kami tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Kalau alat kerja kurang lengkap atau gedung rusak, yang kesulitan justru masyarakat. Tapi siapa pun yang melanggar aturan, baik pejabat, pengusaha, maupun warga biasa, Polres tetap berkewajiban menindak tegas tanpa pandang bulu,” jelasnya.

Seluruh alokasi dana ini telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penggunaannya diawasi ketat sesuai peraturan. Prinsip yang dipegang teguh: dukungan sarana diberikan, kewenangan lembaga tetap dihormati sepenuhnya.

Sependapat dengan hal tersebut, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani sebelumnya juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menjaga kemandirian kerja dan akan menegakkan hukum secara objektif serta profesional, terlepas dari segala bentuk bantuan yang diterima.

Pembangunan Daerah Tetap Berjalan Selaras: Infrastruktur, Jalan, Hingga Penanggulangan Banjir Menjadi Prioritas

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Ir. Raja Machrizal, menyampaikan bahwa dukungan keamanan dan pembangunan fisik daerah berjalan beriringan. Tahun 2026 ini, berbagai proyek strategis tetap dilaksanakan menggunakan sumber dana APBD maupun APBN demi kesejahteraan warga.

*Pembangunan Sarana Pelayanan Pemerintah

Berbagai gedung pelayanan masyarakat mulai disiapkan pembangunannya:

• Kantor Kelurahan Meral Kota senilai Rp900 juta, sedang tahap perencanaan;
• Gedung Serbaguna Kecamatan Tebing senilai Rp1,5 miliar bersumber bantuan Kementerian Dalam Negeri;
• Penyempurnaan kawasan pelayanan terpadu di Gunung Jantan senilai Rp179,8 juta untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan, Kesehatan, PUPR, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
• Mall Pelayanan Publik, proyek unggulan daerah, dijadwalkan resmi beroperasi mulai tanggal 29 Mei 2026.

*Perluasan dan Perbaikan Jalan Daerah

Konektivitas antarwilayah terus ditingkatkan dengan alokasi anggaran besar:

• Perbaikan akses kawasan SMK Bina Insan, Kundur Barat: Rp179 juta;
• Jalan menuju Tempat Pemakaman Umum Ujung Baru, Teluk Radang: Rp178 juta;
• Peningkatan berbagai ruas jalan utama kawasan Karimun senilai total Rp3,7 miliar;
• Proyek strategis Jalan Pesisir Pamak Laut–Tebing senilai Rp9,7 miliar guna memperlancar akses menuju Bandara Raja Haji Abdullah;
• Pembangunan penghubung Tebias–Sungai Asam, Kecamatan Belat tahap lanjut senilai hampir Rp2 miliar segera dikerjakan.

*Penanganan Banjir, Air Bersih, dan Fasilitas Pendidikan

Menjawab keluhan warga terkait genangan air, saluran pembuangan akan dibangun dan diperbaiki di sepuluh titik tersebar mulai dari Teluk Air, Darussalam, Tanjung Berlian, hingga Pangke Barat, dengan nilai rata-rata sekitar Rp140 juta per lokasi.

Kebutuhan dasar air bersih juga disiapkan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum di Desa Selat Mi (Rp222 juta) dan kawasan Pesisir (Rp379 juta). Selain itu, pemerintah juga mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi selaras kebijakan pusat.

“Kami jamin keseimbangan anggaran tetap terjaga. Dukungan fasilitas keamanan, pembangunan jalan, pengendalian banjir, hingga pelayanan dasar masyarakat semuanya menjadi prioritas utama. Semua dikerjakan beriringan demi mewujudkan Karimun yang aman, maju, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” pungkas Kepala Dinas PUPR Raja Machrizal.

*Nichita Bella