GMNI Nilai Gubernur Kepri Inkonsisten Terkait Rempang

AriraNews.com, Batam – Pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada media dalam konperensi pers yang digelar di Batam pada Jumat, 10 November 2023 terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City (PSN – REC) dinilai blunder dan offside karena inkonsisten dari waktu ke waktu.

Inkonsistensi gubernur ini menurut Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Batam, Diky Candra terungkap dari pernyataan Ansar Ahmad bahwa ia telah minta keluarga, para pejabat pemerintah Provinsi Kepri dan orang-orang dekatnya untuk tidak ikut campur terkait permasalahan di Rempang.

Padahal kata Diki, pada tanggal 12 April 2023 Gubernur Kepri Ansar Ahmad ikut dan memberikan sambutan pada acara peluncuran The New Engine of Indonesia Economic Growth yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Selasar Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya kala itu, Ansar memuji dan mengapresiasi pemerintah pusat yang telah melahirkan berbagai kebijakan khusus di Provinsi Kepri terkhusus kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Ia juga menyambut baik dan mendukung PSN REC yang diprogramkan pemerintah pusat untuk meningkatkan investasi di Kepri dan Batam khususnya.

“Tapi dengan pernyataan pak Gubernur bahwa ia telah meminta keluarga bahkan pejabat di Pemda Kepri untuk tidak ikut campur dalam urusan Rempang sama artinya dengan sikap lepas tangan dari persoalan yang ada,” ujar Diki, dalam keterangan pers, Minggu (12/11/2023).

Padahal sebagai kepala daerah, Diki berharap gubernur lebih arif dan bijak menyampaikan sesuatu kepada masyarakat terkait persoalan yang terjadi.
“Wajar jika kami nilai Gubernur inkonsisten dan ini sangat disayangkan. Diawal proyek tersebut diluncurkan, menyatakan mendukung tapi setelah terjadi polemik tiba-tiba mengklaim tidak ikut campur. Ini kategori cuci tangan,” ujar alumni Unrika Batam ini.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah lanjut Diki, Gubernur Kepri juga harus pada sikap sejalan dengan pemerintah pusat. Apalagi pemerintah pusat telah menugaskan gubernur untuk mengamankan dan menyukseskan proyek strategis nasional tersebut.

“Sikap pak Gubernur yang berubah-ubah ini jelas nuansa politiknya, padahal pak Gubernur sendiri bilang untuk kepentingan investasi jangan diseret-seret ke urusan politik,” tukas Diki.(hms)