Natuna, Ariranews.com — Kondisi geografis Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang terdiri atas banyak pulau dan desa menjadi tantangan dalam pemerataan akses literasi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) berupaya menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat kualitas dan akreditasi perpustakaan di sekolah, desa, hingga kecamatan.
Upaya memperluas akses literasi itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan serta Bimbingan Teknis Literasi Informasi bagi pustakawan, guru, pengelola perpustakaan, dan pegiat literasi.
Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, 18–22 Agustus 2026, tersebut dibuka Bupati Natuna Cen Sui Lan di Gedung Perpustakaan Natuna, Selasa (18/8/2026).
Dalam sambutannya, Cen Sui Lan menekankan pentingnya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Menurutnya, membaca merupakan salah satu pintu utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Minat baca itu memang harus kita kembangkan dari kecil. Segala ilmu pengetahuan asalnya dari belajar dan membaca,” kata Cen Sui Lan.
Ia mengatakan kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak kecil akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi muda. Karena itu, budaya membaca perlu terus diperkuat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Cen Sui Lan juga menilai keberadaan perpustakaan dengan fasilitas dan layanan yang baik semakin penting di tengah tingginya penggunaan gawai. Perpustakaan, kata dia, tidak cukup hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi harus berkembang menjadi ruang belajar yang menarik dan mudah dijangkau masyarakat.
Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar bagi Natuna karena wilayahnya memiliki karakteristik kepulauan dengan jarak yang cukup jauh antara satu pulau dan pulau lainnya.
“Secara geografis, Natuna itu sangat luar biasa. Kita terlalu jauh antar-pulau, antardesa. Kita perlu bantuan pusat dan program bagaimana literasi ini bisa sampai kepada anak-anak,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas perpustakaan melalui pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan proses akreditasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh bahan bacaan dan sumber informasi.
Cen Sui Lan berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat agar program literasi di wilayah kepulauan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI periode 2016–2023, Syarif Bando, menegaskan bahwa perpustakaan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat menyimpan dan meminjam buku.
Menurutnya, perpustakaan merupakan ruang pembelajaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan formal.
“Perpustakaan itu universal, di mana orang-orang bisa mendapatkan ilmu ketika mereka sudah selesai masa pembelajaran,” ujar Syarif Bando.
Pemahaman tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan perpustakaan di Natuna. Pengelolaan perpustakaan diharapkan semakin profesional sehingga mampu memberikan layanan informasi, pembelajaran, dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat.
Kepala Disperpusip Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan layanan perpustakaan dengan menyesuaikan kondisi geografis Natuna.
“Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan layanan perpustakaan secara maksimal sesuai dengan kondisi geografis Natuna, baik di tingkat perpustakaan sekolah, desa, maupun kecamatan,” kata Erson.
Ia menjelaskan, sosialisasi dan advokasi juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola perpustakaan dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya akreditasi serta tahapan yang harus dipenuhi.
Dengan adanya akreditasi, perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan standar pengelolaan, kualitas layanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi pengelolanya.
Erson menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut terbagi dalam dua agenda utama. Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan dilaksanakan selama dua hari, 18–19 Agustus 2026.
Sementara itu, Bimbingan Teknis Literasi Informasi bagi pustakawan, guru, dan pegiat literasi berlangsung selama tiga hari, 20–22 Agustus 2026.
Sebanyak 60 peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi. Peserta terdiri atas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kepala desa, pengelola perpustakaan desa dan sekolah, pustakawan, serta pejabat terkait.
Sedangkan Bimbingan Teknis Literasi Informasi diikuti sekitar 130 peserta yang berasal dari kalangan pustakawan, kepala perpustakaan, kepala sekolah, guru, dan pegiat literasi.
“Peserta yang hadir mencapai 60 orang untuk kegiatan sosialisasi dan advokasi. Sedangkan untuk bimbingan teknis literasi informasi diikuti sebanyak 130 peserta,” jelas Erson.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan perpustakaan, akreditasi, pengelolaan layanan, hingga penguatan literasi informasi.
Rangkaian program literasi Disperpusip Natuna selanjutnya akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda lain hingga Festival Literasi yang direncanakan menjadi salah satu puncak kegiatan.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap perpustakaan di Natuna tidak berhenti sebagai tempat membaca dan meminjam buku. Perpustakaan diharapkan berkembang menjadi pusat pembelajaran masyarakat yang mampu menjembatani keterbatasan akses pengetahuan akibat kondisi geografis kepulauan.
Dengan penguatan layanan dan akreditasi perpustakaan, masyarakat, khususnya anak-anak di berbagai wilayah Natuna, diharapkan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan sumber belajar berkualitas meski tinggal berjauhan antarpulau.
(Dod)
