BI Catat Inflasi Kepri Desember 2025 Sebesar 1,14 Persen, Dipengaruhi Bencana Sumatra

AriraNews.com, BATAM – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat inflasi Kepri pada Desember 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 1,14 persen (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 0,23 persen (mtm).

Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat sebesar 3,47 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan inflasi November 2025 yang berada di level 3,00 persen (yoy). Inflasi terjadi di tiga kabupaten/kota IHK di Kepri, yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun dengan inflasi masing-masing 1,14 persen (mtm), 1,28 persen (mtm), dan 0,92 persen (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi di ketiga daerah tersebut masing-masing sebesar 3,68 persen, 2,75 persen, dan 2,72 persen (yoy).

Bank Indonesia menyebutkan, inflasi Desember 2025 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,91 persen (mtm) dengan andil 0,85 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah akibat keterbatasan pasokan dampak bencana hidrometeorologi di daerah sentra produksi Sumatera bagian utara serta meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,63 persen (mtm) dengan andil 0,12 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Kelompok transportasi juga mencatat inflasi 1,13 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen, didorong tingginya mobilitas masyarakat selama periode Nataru dan pelaksanaan kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), meski tertahan oleh adanya diskon tarif transportasi.

“Terkendalinya inflasi Kepri sepanjang 2025 tidak terlepas dari eratnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ardhienus, Selasa (6/1/2025).

Pihaknya secara konsisten bersinergi dengan TPID melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Memasuki Januari 2026, BI mengingatkan adanya sejumlah risiko inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain tren kenaikan harga emas dunia dan normalisasi tarif angkutan laut pasca berakhirnya periode diskon transportasi. Adapun faktor penahan inflasi ke depan antara lain normalisasi permintaan pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru serta penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2026.

Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di Kepri. Berbagai langkah seperti peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), serta penguatan koordinasi diharapkan mampu menjaga inflasi Kepri pada 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. (*/emr)