Batam Bawa Kepri Terima Penghargaan Provinsi Layak Anak dari Kementerian PPA RI

AriraNews.com, Batam – Tujuh kabupaten/kota se Provinsi Kepri, semua termasuk dalam Kota/Kabupaten Layak Anak, namun Kota Batam satu-satunya di Kepri yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023.

Penghargaan yang diperoleh Batam pada tahun 2023 ini, untuk tingkat Nindya (tingkatan dimulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama) dan disahkan pada Sabtu, 22 Juli 2023 di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah.

Batam sendiri sudah tujuh kali memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Dimulai dari tahun 2015, Batam mendapat penghargaan untuk kelas Pratama, begitu juga di tahun 2017 dan 2018.

“Pada tahun 2019 dan 2021, Batam memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) untuk kelas Madya, kita naik satu peringkat,” ungkap Novi Harmadyastuti, S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam.

Nah, di tahun 2022 dan 2023 prestasi Batam kembali meningkat dan mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak untuk kelas Nindya.

Dengan prestasi ini, Batam serta Kabupaten Kota se Kepri ikut membawa Pemprov Kepri memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak.

Sebagai tolak ukur penilaian, Kabupaten dan Kota Layak Anak adalah Kota dan kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Selain itu, beberapa  Klaster yang dievaluasi di dalam KLA di antaranya :
1. Kelembagaan (Membahas terkait Kebijakan Pemerintah).

2. Hak Sipil dan Kebebasan (Membahas tentang hak sipil anak seperti Akta Kelahiran, KK dan KIA, partisipasi anak dan Informasi Layak Anak),

3. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative (Mengenai pencegahan perkawinan pada anak,Lembaga Konsultasi bagi oran tua, Lembaga pengasuhan alternative dan insfrastruktur ramah anak).

4. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (Membahas tentang pelayanan kesehatan terhadap anak seperti hadirnya Puskesmas Ramah Anak, Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak, Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Sanitasi Lingkungan dan Kawasan Tanpa Rokok),

5. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (Membahas PAUD-HI, Wajib Belajar 12 Tahun, tentang pelayanan pendidikan terhadap anak dengan hadirnya Sekolah Ramah Anak).

6. Perlindungan khusus (Membahas tentang Korban kekerasan dan ekspoitasi, Korban Pornografi dan Situasi Darurat.

7. Hak bagi penyandang DIsabilitas, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Terorisme, Stigma.

4. Tujuan Evaluasi Kota Layak Anak :

a. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

b. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat ;

c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;

d. Memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak ;

e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak ;

f. Menyediakan sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal ;

Novi menjelaskan, keberhasilan ini tak lain karena komitmen yang tinggi dari seluruh OPD terkait, Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Masa, Tokoh  Masyarakat, Forum Anak dan Masyarakat.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, karena semua elemen masyarakat di Batam ikut bersama-sama menciptakan Batam sebagai Kota Layak Anak,” ujarnya.(bos)