AriraNews.com, Batam – Optimalisasi air bersih dan tata kelola lahan menjadi perhatian utama dalam program prioritas Pemerintah Kota Batam.
Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat memaparkan 15 program prioritas pemerintahannya dalam pembukaan Musrenbang RKPD Kota Batam tahun 2026, Rabu (26/3/2025).
Menurut Amsakar, optimalisasi air bersih menjadi perhatian utama. Beberapa kerja sama tengah dikaji, termasuk tata kelola bandara, penyediaan air bersih, hingga rencana kemitraan Mayapada dengan RS BP Batam. Ia juga menyoroti perjanjian kerja sama (PKS) yang kini menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk diaudit.
“PKS itu sekarang menjadi konsen dari BPK RI untuk melakukan audit. Di samping itu saya sampaikan di forum ini kami mengharapkan BPK RI melakukan audit atas lahan-lahan tata kelola yang ada di Batam,” ujar Amsakar, Rabu (26/3/2025).
Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam ini menegaskan bahwa permintaan ini bukan untuk membuka persoalan lama, melainkan agar kebijakan ke depan dapat dibuat berdasarkan informasi yang benar.
Saat ini, ada ketidakjelasan terkait luas lahan yang masih tersedia di Batam, termasuk yang jatuh tempo atau baru membayar sebagian kecil dari kewajibannya.
“Kami sudah sepakat, pembayaran 10-20 persen biasanya dilakukan oleh broker, bukan investor serius. Kami telah meminta Deputi Lahan agar praktik seperti itu dibereskan,” kata Amsakar.
Politisi Partai NasDem ini juga menuturkan bahwa lahan yang sudah memasuki tahun kedua, dalam kondisi baik dan tanpa sengketa, tetapi belum dibangun, akan ditarik kembali.
“Atau yang masuk tahun ke 2, lahannya bagus, bukan ada persoalan ruli dan sebagainya tapi belum juga membangun kami akan tarik kembali,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa investasi di Batam harus produktif dan memberikan dampak luas bagi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (ara)
