Natuna, AriraNews.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna memperkuat kompetensi kepala desa dan sekretaris desa melalui pelatihan tata kelola keuangan desa. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi hingga penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.
Sebanyak 140 aparatur desa dari seluruh wilayah Kabupaten Natuna mengikuti pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman aparatur dalam mengelola keuangan desa secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala DPMD Kabupaten Natuna, Suhardi, mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di Gedung Sri Serindit, Rabu (11/11/2026).
Menurut Suhardi, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia mengakui, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah desa. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga belum optimalnya penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Berdasarkan kondisi tersebut, pelatihan pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa,” ujar Suhardi.
Ia menjelaskan, melalui pelatihan ini, kepala desa dan sekretaris desa diharapkan mampu memahami seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Selain memperkuat kemampuan administrasi, pelatihan juga menitikberatkan pada pentingnya pengawasan dan pengendalian internal. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.
“Harapannya, terwujud aparatur pemerintah desa yang kompeten, profesional, dan berintegritas dalam mengelola keuangan desa. Sehingga setiap anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Suhardi menambahkan, peserta juga mendapatkan materi mengenai penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penyusunan laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban sesuai prosedur yang berlaku.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, DPMD Natuna menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Natuna, Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna.
Keterlibatan sejumlah instansi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada aparatur desa, khususnya mengenai regulasi, aspek hukum, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
Melalui kegiatan ini, DPMD Natuna berharap aparatur desa semakin cakap dalam mengelola anggaran sekaligus memahami tanggung jawab hukum dan administrasi yang melekat pada penggunaan keuangan desa.
Dengan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, anggaran desa diharapkan tidak hanya terserap sesuai ketentuan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
(Dod)
