Natuna, Ariranews.com – Bagi warga di pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Natuna, membayar pajak kendaraan bermotor bukan sekadar urusan administrasi. Jarak, laut, dan keterbatasan transportasi membuat masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan pelayanan Samsat.
Kondisi geografis tersebut mendorong Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Natuna menghadirkan SAMPAN (Samsat Melayani Antar Pulau dan Pedesaan). Melalui inovasi ini, pelayanan tidak hanya menunggu warga datang ke pusat Samsat, tetapi berupaya mendatangi masyarakat di wilayah pulau dan pedesaan.
Kepala UPT PPD Natuna, Alpiuzzamari, mengatakan SAMPAN dikembangkan sebagai bentuk penyesuaian pelayanan publik dengan kondisi wilayah Natuna yang sebagian besar terdiri atas laut.
“Natuna memiliki wilayah yang luas dan sebagian besar terdiri dari laut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di pulau-pulau luar mengalami kesulitan mengakses pelayanan Samsat. Karena itu, kami berupaya mendekatkan pelayanan melalui SAMPAN,” ujar Alpiuzzamari dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Taat Pajak di Aula Kantor Camat Bunguran Timur, Natuna, Rabu (7/9/2026).
Menurut Alpiuzzamari, karakter wilayah kepulauan membuat pelayanan publik membutuhkan pendekatan berbeda. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyediakan layanan di pusat pemerintahan, tetapi juga perlu mencari cara agar layanan dapat dijangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
SAMPAN telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, di antaranya Sedanau, Pulau Laut, Batubi, dan wilayah Bunguran Besar. Pelayanan ke wilayah lainnya juga terus diupayakan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah serta kemampuan operasional.
“Setiap UPT yang ada di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan membuat inovasi-inovasi yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di UPT Natuna, kami memiliki inovasi pelayanan publik berupa SAMPAN,” katanya.
Namun, membawa pelayanan Samsat menyeberangi pulau bukan perkara sederhana. Luas wilayah Natuna dan kondisi transportasi antarpulau membuat mobilitas petugas membutuhkan waktu dan biaya operasional yang tidak sedikit.
Alpiuzzamari mengakui biaya operasional menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan SAMPAN. Dalam beberapa perjalanan, biaya bahan bakar bahkan dapat lebih besar dibandingkan penerimaan pajak yang diperoleh dari pelayanan.
“Memang biaya operasionalnya cukup besar. Bahkan dalam beberapa perjalanan, biaya bahan bakar bisa lebih besar dibandingkan penerimaan pajak. Tetapi tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, pertimbangan biaya tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. SAMPAN justru menjadi salah satu bentuk komitmen UPT PPD Natuna agar warga di wilayah kepulauan tetap memperoleh akses pelayanan perpajakan.
Kehadiran pelayanan di wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan dapat mengurangi beban warga yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Selain memperluas akses pelayanan, SAMPAN juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Alpiuzzamari, kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan legalitas kendaraan sebelum membeli kendaraan bekas serta memahami kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Dalam pelayanan Samsat, terdapat tiga unsur yang bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, yakni UPT PPD, Kepolisian melalui fungsi lalu lintas, dan Jasa Raharja.
“Kadang masyarakat melihat Samsat sebagai satu instansi. Padahal di dalamnya ada tiga instansi yang bekerja sesuai tugas dan kewenangannya,” jelasnya.
Alpiuzzamari berharap SAMPAN dapat terus dikembangkan sehingga pelayanan pajak kendaraan bermotor semakin mudah dijangkau, khususnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah yang relatif jauh dari pusat pelayanan.
“Melalui SAMPAN, kami ingin mengurangi hambatan jarak dan biaya, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memastikan masyarakat di wilayah terluar tetap mendapatkan pelayanan perpajakan,” pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik Taat Pajak tersebut melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, Satlantas Polres Natuna, Jasa Raharja, serta pihak terkait lainnya.
(Dod)
