AriraNews.com, Natuna – Polemik tudingan terhadap wartawan di Kabupaten Natuna yang dilontarkan akun anonim bernama “Anna Chapman” menuai reaksi keras dari kalangan jurnalis setempat. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi mencoreng nama baik insan pers di wilayah perbatasan.
Pemimpin Redaksi Koran Perbatasan, Amran, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut identitas pemilik akun tersebut. Ia menilai tudingan yang disampaikan tanpa dasar dan identitas jelas berpotensi menimbulkan stigma terhadap profesi wartawan secara keseluruhan.
Pernyataan kontroversial itu muncul dalam grup WhatsApp publik “Berita Natuna Grup CCTV-Nya Masyarakat Natuna” yang diketahui memiliki lebih dari 1.000 anggota. Akun tanpa identitas jelas tersebut menyebut adanya oknum wartawan “abal-abal” yang dianggap merusak serta menghambat pembangunan Natuna, bahkan dikaitkan dengan rezim lama yang disebut korup.
Amran menegaskan, tuduhan yang tidak menyebutkan individu secara jelas dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh wartawan di Natuna.
“Menyebut wartawan tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud berarti menuduh satu wadah besar insan pers Natuna sebagai abal-abal. Ini sangat merugikan,” tegasnya.
Menurutnya, narasi tersebut tidak hanya merugikan profesi wartawan, tetapi juga berpotensi mencederai demokrasi. Ia menilai pers memiliki fungsi kontrol sosial yang menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi pembangunan.
“Pers bukan penghambat pembangunan. Kritik yang disampaikan justru bagian dari upaya memperbaiki tata kelola agar lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menilai penyampaian tuduhan di ruang publik dengan jumlah anggota besar berpotensi memicu provokasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, pihaknya meminta APH segera menelusuri dan mengungkap pihak di balik akun anonim tersebut agar polemik tidak berkembang lebih luas.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum mengusut akun anonim ini agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” katanya.
Amran turut mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi sepihak yang belum disertai bukti dan data yang jelas, demi menjaga kondusivitas daerah serta marwah pers di wilayah perbatasan. (Dod)
