Ariranews.com, Batam: Data penerima sembako bantuan pemerintah pada warga Batam terdampak Covid-19 yang disalurkan Dinas Sosial Kota Batam pada tahun 2020 lalu bermasalah.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pansus pembahasan LKPJ Wali Kota Batam Anggaran Tahun 2020, yang berlangsung di ruang serbaguna Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (15/4/2021) siang.
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPJ, Muchamad Mustofa dan dihadiri pejabat dari Dinas Sosial Kota Batam.
“Kuantiti data yang dibagi, dari pihak Dinsos tidak bisa menyajikan. Dari mana ini didapat,” ungkap Mustofa, usai rapat tersebut.
Contohnya kata Anggota DPRD Batam dari Fraksi PKS tersebut, target jumlah sembako yang akan dibagikan masyarakat sebanyak 300 ribu paket sembako. Namun, jumlah tersebut tak ada dasar. Hanya berupa perkiraan.
“Data itu dari mana, BPS kah, Disdukcapil kah, ternyata data itu mereka tidak dapat menyajikan. Secara tidak langsung perintah saja, hasil rapat, itu kan gak bisa. Angka 300 ribu paket itu tak ada parameternya,” ujar Mustofa.
Kemudian dalam praktiknya target pembagian sembako tersebut juga tak tercapai. Hal ini kembali dipertanyakan pansus.
“Targetkan 300 ribu paket, yang dibagikan cuma 284 ribu paket. Target tak tercapai. Kenapa target tak tercapai. Ini yang tak bisa dijelaskan. Alasannya sinkronisasi data di masyarakat kurang,” ungkapnya.
Sejauh ini kata Mustofa memang belum ditemukan kesalahan atau penyelewengan. Namun, Dinsos Batam harus mampu mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran Rp74 miliar untuk bantuan sembako warga terdampak Covid-19 tersebut.
“Dinsos harus bisa menjelaskan. Kenapa minta 300 ribu paket hanya mampu salurkan 284 ribu paket. Jika ditemukan penyelewengan bisa ditindak lanjuti pada BPK,” kata Mustofa.(emr)
