Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar Ungkap Penyebab Rendahnya Indeks Demokrasi di Kepri

AriraNews.com, BATAM – Anggota Komisi I DPRD Kepri, Taba Iskandar menyebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Partai Politik (Parpol) berperan penting dalam meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya di Kepulauan Riau.

Peran DPRD di antaranya papar Taba, menyusun undang-undang yang mendukung demokrasi, mengawasi kinerja pemerintah, memfasilitasi partisipasi publik dalam mengambil kebijakan dan DPRD harus memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

“Jika ini dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan Pemerintah,” ungkap Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kepri tersebut, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri Tahun 2022 di Hotel Beverly, Kota Batam, Provinsi Kepri, Jumat (27/10/2023).

Acara tersebut digelar oleh Kesbangpol Provinsi Kepri yang bertemakan “Melalui Sosialisasi dan Sinergitas, Bersama Kita Tingkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kepri”.

Sementara upaya yang dilakukan parpol untuk meningkatkan IDI dengan cara melakukan pola rekrutmen yang benar,  serta proses kaderisasi. Kemudian keterlibatan wanita di dalam politik juga turut mendukung.

“Itulah yang harus ditingkatkan dan yang lemah di situ,” ujar Taba.

Taba mengatakan selama ini yang rendah dari beberapa variabel Indeks Demokrasi Indonesia di unsur usulan ranperda inisiatif, partisipasi masyarakat dalam kebijakan APBD, keterbukaan informasi terhadap akses APBD.

“Kemudian di parpol masih lemah proses kaderisasi dan keterlibatan wanita,” kata Taba.

Diketahui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepualaun Riau (Kepri) masuk peringkat ke-19 saat ini. Oleh sebab itu, Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan indeks demokrasi di provinsi Kepri.

Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam mengatakan IDI  di Kepri mengalami penurunan dari 79,53 di tahun 2021 menjadi 78,77 di tahun 2022 atau pada peringkat 18 se-Indonesia. 

Ia menuturkan pada 2019 indeks demokraksi di Kepri sempat berada pada peringkat 3 secara nasional dengan nilai 81,64.  Untuk meningkatkan indek demokrasi, Hery menyampaikan perlu adanya peningkatan kolaborasi dan sinergitas bersama dengan instansi/lembaga terkait. 

“Kepri pernah masuk di sepuluh besar Indeks Demokrasi Indonesia, dan ternyata mengalami penurunan. Penurunan itu adalah kurangnya berkolaborasi antara stakeholder yang ada di Kepri ini memberikan pencatatan atau kegiatan kegiatan yang menyangkut peningkatan demokrasi itu sendiri,” ujar Hery. 

Diakuinya tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjalin sinergitas kelompok kerja di Provinsi Kepri. Serta memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tingkat perkembangan demokrasi dan untuk meningkatkan IDI Provinsi Kepri pada tahun-tahun selanjutnya.(ara)