Petani Batok Arang Kelapa di Batam Minta Pemerintah Daerah Tunda Rencana Penggusuran

AriraNews.com, BATAM – Puluhan Petani Batok Arang Kelapa Tanjungpinggir Bukit Harimau, Sekupang berdialog dengan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Selasa (8/8/2023) pagi.

Mereka meminta pemerintah menunda penggusuran terhadap lahan yang mereka tempati saat ini. Pasalnya, hal itu akan mematikan usaha pembuatan arang batok kelapa yang telah mereka lakoni sejak 15 sampai 18 tahun lalu itu.

“Sejak 2006, kami sudah menggantungkan hidup kami ini. Dengan adanya penertiban ini membuat kami semakin terjepit. Dan kami pun meminta adanya perpanjang waktu, agar kami bisa bernafas dan kembali beraktivitas seperti biasa,” kata Padat Sinaga, salah satu petani arang batok kelapa tersebut.

Mereka kata Padat akan tunduk dan patuh dengan aturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait lahan mereka. Akan tetapi mereka meminta adanya kelonggaran waktu.

“Tapi kami mohon adanya perlindungan terhadap kami yang sudah menggantungkan hidup di usaha ini. Untuk itu, saya minta mohon diperhatikan dan diberikan perpanjangan waktu sehingga penggusuran jangan dilakukan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Tobing, petani arang lainnya yang merasa pihaknya tidak dilayani bahkan merasa ditindas.

“Untuk itu, kami minta adanya perlindungan dari bapak dan ibu semua, kami juga meminta agar kami dibina dan dididik sehingga kami bisa merasakan kami sebagai warga negara Indonesia dan diayomi,” tegasnya.

Menjawab keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan di lokasi yang akan ditertibkan diketahui ada 80 hingga 100 orang yang menggantungkan hidupnya di sana. Di mana mereka ini masuk dalam kategori UMKM yang modalnya dari bank atau KUR.

Para petani pun mengaku dan menyadari akan keberadaan usaha mereka tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Namun demikian, usahanya sudah berjalan sejak 15-18 tahun lamanya. Dan kini, pemerintah daerah melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan penertiban dan penggusuran tanpa memberikan solusi yang pasti kepada para petani.

“Makanya, tadi saya mempertanyakan kepada pihak Pemerintah Daerah akan solusi yang diberikan kepada para petani yang merupakan juga warga Kota Batam dan memiliki KTP. Dan tentunya, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk membina sekaligus mencari upaya dan solisi yang terbaik bagi masyarakat, karena ini sudah menyangkut pada kehidupan,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan waktu kepada para petani batok arang. Sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan. Minimal setelah pemilu.

“Dan kami berharap mereka bisa diberikan waktu, minimal setelah pemilu. Sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Karena sudah menyangkut urusan ekonomi dan perut. Sehingga jangan sampai menganggu proses pemilu nantinya,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah khususnya BP Batam agar bisa diberikan waktu sampai waktu pesta demokrasi selesai. Sehingga semuanya bisa berjalan aman dan lancar.

“Terlebih lagi menjelang momen Agustus-an dan kemerdekaan, di mana masyarakat tengah semaraknya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini malah sedih. Untuk itu, saya meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini BP Batam untuk sama-sama bisa membina masyarakat dan memfasilitasi masyarakat dalam berusaha tidak ilegal,” jelasnya. (omk)