Headline

Bahas Keamanan Pulau Kecil Terluar Sulut, Bakamla RI Jadi Pembicara Rakor BPPD

Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas memberikan penjelasan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara.

AriraNews.com, JAKARTA – Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas menghadiri Rapat Koordinasi sebagai narasumber yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara bertempat salah satu hotel di Manado, Kamis (7/4/2022).

Rakor mengangkat tema tentang “Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sulawesi Utara”. Acara dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Sulut bidang Kemasyarakatan dan SDM Dr. Jeti Pulu, S.Sos, M.Si.

Pada kegiatan tersebut Laksma Bakamla Hanarko Djodi menyampaikan paparannya perihal tupoksi Bakamla RI. Dikatakanya bahwa tugas pokok Bakamla adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia.

Dalam melaksanakan patroli, Bakamla RI memprioritaskan patroli bersama dengan maksud efektivitas dan efisiensi patroli dalam penggunaan anggaran. “Selain itu juga bersinergi antar penegak hukum di laut,” ujar Hanarko Djodi.

Hanarko Djodi juga menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia (PKKPH) yang telah resmi diterbitkan pemerintah.

Dijelaskan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2, PP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan patroli.

“Sesuai dengan PP tersebut, ke depan Bakamla RI sebagai pusat dalam pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan keselamatan Laut Nasional yang dalam pelaksanaannya, Bakamla RI akan membentuk tim kerja yang di dalamanya juga melibatkan instansi terkait di laut,” jelasnya.

“Dengan adanya integrasi sistem informasi ini, keamanan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat terpantau dan terjaga secara real time,” kata Hanarko Djodi.

Hadir sebagai narasumber lainnya yakni Kepala SKIPM Tahuna H.B.P Lumiu, S.Pi, Asops Danlantamal VIII Manado Letkol Laut (P) Pantun Ujung, dan Kasubdit Bintibsos Direktorat Binmas Polda Sulut AKBP Novani Jansen, S.Sos, M.M.(***/ddr)

Redaksi