Plt. Gubernur Kepri, Marlin Dorong Agar Rupiah yang Dibelanjakan Bermanfaat untuk Masyarakat

AriraNews.com, Batam – Plt Gubernur Hj Marlin Agustina Rudi menekankan pentingnya peran pengawasan dalam tiap penyelenggaraan di pemerintahan. Pentingnya peran itu agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD menjadi lebih produktif dan tepat manfaat.

“Kita perlu memastikan bahwa apa yang kita programkan itu bermanfaat untuk masyarakat. Kita perlu mengutamakan pencapaian outcomes, mengutamakan manfaat maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas,” kata Marlin di Swiss-Bell Hotel Harbour Bay, Batuampar, Kota Batam, Senin (7/10) malam.

Di hotel yang terletak di kawasan Sungai Jodoh itu, istri H Muhammad Rudi ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dirangkaikan dengan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024. Rakornas ini mengusung tema Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah.

Perempuan kelahiran Karimun ini menambahkan bahwa berbagai tantangan dan segala resiko pembangunan di negeri ini secara nyata membutuhkan kekuatan dan partisipasi yang penuh. Segala skema kerja dari skenario pembangunan di negeri ini dengan segala kebutuhannya, sudah tentu perlu menghadirkan kolaborasi governansi stakeholders secara holistik terutama kekuatan pengawasan birokrasi yang berperan penting sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Menurut Marlin, Koordinasi dan penguatan sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu keniscayaan dan suatu kebutuhan bagi aparat pengawas. Karenanya, mustahil bila dapat melaksanakan pengawasan secara sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari para stake holder terkait.

“Karena itu, esensi rapat koordinasi pengawasan bukanlah semata kita bertemu dan bertatap muka, namun lebih dari itu dalam rapat koordinasi dan penguatan sinergi ini harus ada integrasi dan pemaduan seluruh sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah,” kata Marlin.

Marlin mengatakan bahwa komitmen, kerja sama, komunikasi, dan dukungan bersama seluruh stakeholder dalam perencanaan, pengimplementasian, evaluasi, dan peningkatan secara berkelanjutan sebuah aksi sangat diperlukan.

Menurut Marlin, rakornas ini juga disejalankan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP). TLHP mesti ditempatkan secara sejajar dengan proses-proses lainnya di dalam proses pengawasan. Pelaksanaan TLHP juga merupakan perbaikan dari upaya manajemen pemerintahan. Sedangkan ketuntasan hasil pemeriksaan akan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah. Penyelesaian TLHP juga tentu harus menjadi prioritas agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah akan tertata dan berjalan lebih baik, efektif dan sekaligus menjadi umpan balik untuk menghindari akan adanya sanksi, baik sanksi disiplin, administratif, perdata maupun pidana.

“Dengan pemutakhiran data TLHP APIP, berarti kita sudah melaksanakan tahapan penting untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil pemeriksaan, karena bagaimanapun akuratnya hasil pemeriksaan, hasilnya tidak akan memberikan manfaat jika tindak lanjutnya berjalan lambat atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali,” tegas Marlin.

Rakornas ini dibuka oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryanto yang mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa APIP merupakan tulang punggung dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (hms)