DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti

AriraNews.com, JAKARTA— Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, imbauan Kapolri ini merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

“Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa, Jumat (6/5).

Pasalnya, menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari pantauan kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

“Informasi Kepolisian tentu lebih tepat karena jajaran Kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai di semua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran 8 Mei 2022 mendatang.

“Menurut saya ini adalah imbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” kata Taufik.

Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini menambahkan, pihaknya meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

“Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya.

“Sementara jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.

“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).(***)