AriraNews.com, Batam – Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar mendesak Pemerintah Pusat agar membuka kran ekspor pasir laut. Pasalnya, ekspor pasir laut bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kepri. Bila PAD bertambah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Tentu dengan tetap memperhatikan faktor dampak lingkungan. Melalui kajian amdal yang benar, sehingga, potensi ekspor pasir laut dapat meningkatkan PAD,” kata Taba Iskandar ditemui usai menjadi salah seorang narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyiapkan peta jalan/blueprint pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau, yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Hotel AP Premier Batam, Batuampar, Batam, Senin (5/12/2023) siang.
Dalam FGD tersebut, Taba Iskandar memaparkan bagaimana mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan kemaritiman Provinsi Kepri untuk kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, diakui pengelolaan sumber daya kelautan dan kemaritiman di Kepri belum sepenuhnya optimal. Mulai dari sektor perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri, pertambangan dan energi, wisata bahari, industri jasa maritim dan transportasi laut, hingga pembangunan pulau-pulau kecil dan sumber daya non konvensional.
“Komitmen menggali potensi maritim masuk dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yang menjadikan sektor maritim sebagai sektor prioritas,” Taba, mengingatkan.
Kran ekspor pasir laut kata Taba, sampai saat ini belum juga dibuka. Padahal, Kepri, memiliki potensi yang cukup besar.
“Artinya kita jangan berhenti hanya karena ketakutan atau kekhawatiran terhadap dampak lingkungan sehingga kita tak berbuat apa-apa,” ujar Taba, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kepri tersebut.
Provinsi Kepri kata Taba Iskandar, memerlukan PAD. Di antaranya menggali potensi dari sektor kelautan atau kemaritiman. Ekplorasi atau menggali potensi dari sektor laut dapat lebih dioptimalkan.
Selain itu, Taba juga mendesak Pemerintah Pusat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan labuh jangkar pada Pemerintah Daerah.
“Labuh jangkar sebetulnya tinggal selangkah saja. Kementerian Perhubungan seharusnya segera memberikan kewenangan pengelolaan labuh jangkar kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, karena itu masih masuk dalam wilayah pengelolaan pemerintah daerah. Bukan kah itu juga bagian dari otonomi daerah,” papar Taba.
Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kearifan seluruh stakeholders yang terlibat, mengutamakan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ego sektoral sebaiknya dibuang jauh. Perlu kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar memberikan hak dan kewenangan kepada Pemprov Kepri untuk mengelola retribusi labuh jangkar/parkir ruang laut di bawah 12 mil sesuai dengan amanat undang-undang. Ada 6 jenis pungutan di dalamnya yang dapat dioptimalkan, mulai dari Labuh Jangkar/parkir ruang laut, Vessel Traffic Service, Rambu, Pemanduan, Penundaan, dan Alih Muat.
“Seharusnya persoalan ini tidak perlu harus sampai berlarut-larut untuk menjamin kelanjutan pembangunan di Provinsi Kepri,” tegas Taba.
Selain Taba Iskandar, hadir narasumber lainnya di antaranya, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor/Pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MM (Guru Besar Universitas Batam/Ketua YKKIS), Rodhial Huda (Wakil Bupati Natuna), Gibran Huzaifah (CEO eFisheryTechnoplex).
“Dan yang lebih penting dari FGD hari ini, hasil yang didapatkan dari pemateri, hasil diskusi dan tanya jawab dijadikan road map atau grand desain pengembangan sektor kemaritiman Provinsi Kepri dan menjadi pedoman Pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun daerah ini dari sektor kelautan,” harap Taba.(ara)
